oleh

Singgung Soal Pelanggaran Pemilu, Asbudi Sebut Money Politic Bagai ‘Pelacur’

PALOPO.CELEBESTIMES.com – Money politic atau politik uang pada pemilu sudah menjadi rahasia umum. Hanya saja, untuk pembuktiannya cukup sulit. Pasalnya, tak ada yang mau menjadi saksi.

Hal itu diakui oleh Ketua Bawaslu Kota Palopo, Dr Asbudi Dwi Saputra SH MKn. Ia pun menyebutkan, jika pelaku money politic seperti melakukan ‘pelacuran’.

BACA JUGA :

Pernyataan tersebut, menurut Asbudi, dikutipnya dari Prof. Armin seorang Dekan dari FISIP UNHAS.

“Karena walaupun tidak mengenal orangnya, yang penting dapat bayaran langsung bisa ditusuk,” kata Asbudi.

“Padahal Idealnya terlebih dahulu, harus diketahui orangnya, diketahui rekam jejaknya, jelas visi misinya, baru kita bisa memilih atau menusuk dibilik suara,” sebutnya saat menjadi pemateri dalam acara pembukaan kelurahan sadar pengawasan partisipatif di Kantor Kecamatan Sendana, Senin (25/11/2019).

Kegiatan itu sendiri dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi, Drs H Laode Arumahi MH, Sekda Kota Palopo
H Jamaluddin Nuhung SH MH, Ketua dan Anggota KPU Palopo, Ketua dan Anggota Bawaslu Palopo, Kasdim 1403/Swg Mayor Inf M Martinus Pagasing, Camat Sendana, perwakilan Polres Palopo dan undangan lainnya.

Asbudi dalam kesempatan tersebut, juga mengajak masyarakat untuk mencintai dan mendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sebagaimana masyarakat mencintai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kenapa orang suka KPK, karena mereka membenci korupsi, semoga kedepannya masyarakat membenci money politic sehingga bisa mencintai dan mendukung Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan money politic tersebut,” ucap Asbudi lagi.

Menyinggung soal pembentukan kelurahan sadar pengawasan di Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Asbudi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan pilot projects.

“Agar kedepannya, Kelurahan Mawa akan menjadi kelurahan percontohan sadar pengawasan pelanggaran pemilu,” harap Asbudi.

“Ketika suatu daerah diberikan pemahaman jauh-jauh hari, maka percayalah unsur negatif sangat mudah dicegah, salah satunya money politic,” sambungnya.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Provinsi SulSel, Drs H Laode Arumahi MH mengungkapkan, bahwa alasan dibalik pembentukan desa/kelurahan anti pengawasan di Kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, karena
Bawaslu menyadari jika bangsa ini bisa dibangun dengan baik ketika dapat membangun kesadaran terlebih dahulu.

“Baik itu kesadaran hukum maupun kesadaran politik dan sebagainya,” ujar Arumahi.

Arumahi juga menyampaikan terima kasihnya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo yang telah merespon baik kegiatan Bawaslu.(san)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *