oleh

VIDEO : Komnas PPC 19 Palopo Datangi DPRD Tuntut Transparansi Anggaran Covid-19

PALOPO–Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Penanganan Covid-19 (Komnas PPC-19) bersama masyarkat kurang mampu datangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palopo, siang tadi. Kamis,25/06/2020.

Kedatangan mereka disambut oleh tiga anggota Komisi I DPRD Palopo, Efendi Sarapang ( Partai Nasdem) Nureny, SE (Partai Gerindra) dan Aris Munandar.,SH (Partai Hanura).

BACA JUGA :

Yertin Ratu salah satu perwakilan Komnas PPC-19 mengatakan, adanya data penerima bantuan yang diduga tidak valid.

” Sampel saja, kita sebut satu orang oknum tenaga honorer Kelurahan yang mendapatkan bantuan, sementara ada warga yang namanya ada dalam daftar penerima malah di coret,” ujar Yertin Ratu.

” Oknum honorer ini, kalau ditanya bagaimana rumahnya mewah pak, kalau ditanya bagaimana kehidupan ekonominya, mewah pak, dibandingkan dengan warga yang hadir di tempat ini,” tambahnya.

Mendengar semuanya, Aris munandar anggota DPRD Palopo dari Komisi I menuturkan dengan lantang, bahwa aspirasi masyarakat harus didengar, dan ditindaklanjuti.

” Apabila pimpinan tidak sanggup meneruskan, saya siap,” tegasnya

Senanda dengan Nureny, anggota DPRD Palopo dari Komisi I, dirinya juga akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dan akan memanggil dinas serta pihak terkait untuk mencari tau dimana letak permasalahan datanya.

” Kita apresiasi saudara-saudaraku datang dengan sikap yang baik. Kita sudah meminta data, Dinas Sosial mengatakan dari kelurahan, kelurahan juga demikian, nah inilah nantinya kita akan pertemukan untuk melihat dimana letak permaslahannya. Kita panggil pihak-pihak terkait agar bisa diketahui dimana letak permasalahannya.” Pungkasnya.

Sedikitnya ada enam tuntutan dari Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Penanganan Covid-19 (Komnas PPC-19) bersama masyarkat kurang mampu, antara lain :

  1. Berikan bansos dengan tepat sasaran dan tepat waktu, karena dana yang digunakan bersumber dari dari uang negara, bukan uang pribadi.
  2. Transparansikan penggunaan dana penanganan Covid-19 sebanyak 31.692.771.000 yang bersumber dari dana Kelurahan, Dana Refocusing dan Dana Operasional 1 Milyar untuk penanggulangan bencana alam.
  3. Berikan hak penerima BST yang namanya ada dalam daftar penerima manfaat
  4. Transparansi bantuan yang masuk ke Pemeritah Daerah untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 baik yang berupa sembako, APD, Obat-obatan dan dana dari pihak ke Tiga.
  5. Stop intimidasi warga yang menanyakan bansos dan transparansi penggunaan dana penanganan Covid-19
  6. Tangkap dan penjarakan oknum-oknum yang menggunakan dana penanganan covid-19 tidak tepat sasaran, dan melakukan penyalahgunaan anggaran penanganan Covid-19 sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia dan Kapolri.

(Abdi/awi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *