MAROS — Penerapan surat edaran terkait pengaturan pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar mulai menunjukkan perubahan pada kondisi antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Poros Maros–Pangkep.
Berdasarkan pantauan pada Selasa (27/10/2026), beberapa SPBU di sepanjang jalur tersebut terlihat relatif sepi dari antrean kendaraan, khususnya truk dan kendaraan lain yang membutuhkan solar. Kondisi ini turut membuat arus lalu lintas di Jalan Poros Maros–Pangkep terpantau lebih lancar.
Situasi tersebut berbeda dengan kondisi sebelumnya, ketika antrean truk yang hendak mengisi solar di sejumlah SPBU kerap memanjang hingga ke badan jalan. Antrean tersebut menjadi salah satu penyebab terganggunya arus lalu lintas, terutama pada jam-jam rawan kemacetan, mulai sore hingga malam hari.
Antrean kendaraan yang menggunakan sebagian badan jalan menyebabkan ruang gerak kendaraan lain menjadi terbatas. Akibatnya, pengguna jalan yang melintas di jalur penghubung Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) kerap menghadapi perlambatan hingga kemacetan.
Surat Edaran Bupati Maros Atur Pengisian Solar
Pemerintah Kabupaten Maros sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Bupati Maros Nomor 100.3.4.2/793/SET tertanggal 20 Oktober 2026 yang ditandatangani Bupati Maros, A. Syafril Chaidir Syam.
Surat edaran tersebut mengatur pengisian BBM bersubsidi jenis solar bagi kendaraan truk melalui sistem ganjil-genap berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan. Pengaturan itu juga mencakup pembatasan waktu pelayanan pengisian solar bagi kendaraan yang menjadi sasaran kebijakan, yakni pukul 20.00 hingga 05.00 WITA.
Dalam ketentuannya, truk dengan angka terakhir nomor polisi ganjil dijadwalkan mengisi BBM pada tanggal ganjil. Sementara itu, kendaraan dengan angka terakhir nomor polisi genap dijadwalkan mengisi BBM pada tanggal genap.
Kebijakan tersebut diterbitkan dengan mengacu pada Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100.3.4/12077/DESDM tentang pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU untuk mengatasi antrean panjang dan kelangkaan BBM.
Antrean Tidak Boleh Mengganggu Badan Jalan
Melalui kebijakan tersebut, pengelola SPBU diminta mengatur antrean kendaraan di dalam area SPBU sesuai kapasitas yang tersedia. Antrean tidak diperbolehkan meluas hingga mengganggu badan jalan maupun akses keluar-masuk SPBU.
Pemilik dan pengemudi truk juga diwajibkan mematuhi jadwal pengisian BBM serta mengikuti arahan petugas SPBU, petugas perhubungan, dan aparat kepolisian sesuai kewenangan masing-masing.
Selain itu, koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memastikan distribusi solar bersubsidi berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas di jalur yang memiliki aktivitas kendaraan cukup tinggi.
Kondisi sejumlah SPBU yang relatif sepi pada 27 Oktober 2026 menjadi perkembangan positif bagi pengguna jalan. Meski demikian, pemantauan lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan kondisi tersebut dapat bertahan, khususnya pada sore hingga malam hari yang sebelumnya kerap menjadi waktu rawan kemacetan.
Konsistensi pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan pengisian solar diharapkan mampu mencegah antrean truk kembali memenuhi badan jalan, sehingga arus lalu lintas di Jalan Poros Maros–Pangkep tetap lancar dan aktivitas masyarakat tidak terganggu.















