MAROS – Nilai-nilai kebangsaan tidak cukup diwujudkan melalui seremoni dan simbol-simbol kenegaraan. Lebih dari itu, kebangsaan harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui praktik demokrasi, hubungan antarwarga, serta kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan pengamat politik Muh. Asratillah saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Kebangsaan di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Anggota MPR RI, Andi Muzakkir Aqil, tersebut diikuti kalangan pemuda, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan warga setempat.
Meski Andi Muzakkir Aqil berhalangan hadir karena agenda lain, kegiatan tetap berlangsung dengan dukungan tim staf yang mewakilinya. Pihak penyelenggara juga menyampaikan salam dan apresiasi kepada peserta atas antusiasme mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam pemaparannya, Asratillah menjelaskan bahwa kebangsaan harus dipahami sebagai praktik kehidupan bersama, bukan sekadar identitas simbolik.
Ia merujuk pemikiran Benedict Anderson tentang bangsa sebagai imagined community atau komunitas terbayang. Konsep tersebut menggambarkan bangsa sebagai komunitas yang terbentuk melalui kesadaran dan ikatan bersama, meskipun para anggotanya tidak saling mengenal secara langsung.
Menurutnya, ikatan kebangsaan harus terus dirawat melalui pengalaman bersama, termasuk terciptanya keadilan dalam kebijakan publik dan kemampuan masyarakat menjaga hubungan di tengah perbedaan.
“Kebangsaan tidak berhenti pada seremoni dan simbol. Ia diuji dalam praktik, yaitu ketika warga yang berbeda pilihan politik tetap mampu berdialog dan ketika kebijakan publik benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Asratillah.
Ia juga menyoroti pentingnya literasi politik sebagai salah satu prasyarat terwujudnya demokrasi yang substansial.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami hak dan kewajibannya agar dapat berpartisipasi secara sadar sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan, mulai dari tingkat desa hingga nasional.
“Demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai prosedur elektoral lima tahunan. Demokrasi yang sehat mensyaratkan warga yang kritis dan memahami hak serta kewajibannya. Tanpa itu, partisipasi politik mudah tereduksi menjadi mobilisasi,” ujarnya.
Dalam konteks perkembangan Kecamatan Moncongloe, Asratillah menilai ruang deliberasi publik seperti sarasehan memiliki peran penting untuk mempertemukan berbagai pandangan masyarakat.
Melalui forum diskusi, warga dapat menyampaikan aspirasi, bertukar gagasan, dan merumuskan persoalan bersama secara rasional. Hal tersebut sejalan dengan gagasan demokrasi deliberatif yang menempatkan dialog publik sebagai bagian penting dalam membangun legitimasi kebijakan.
Ia turut mendorong generasi muda Kabupaten Maros agar lebih aktif terlibat dalam diskursus publik secara konstruktif.
“Generasi muda perlu memandang politik sebagai ruang pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Apatisme politik justru membuka ruang bagi kebijakan yang tidak berpihak pada warga,” tambahnya.
Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Sejumlah peserta mengangkat pertanyaan mengenai peran pemuda dalam menjaga kohesi sosial, partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, hingga tantangan disinformasi politik di media sosial.
Melalui sarasehan tersebut, penyelenggara berharap ruang-ruang diskusi kebangsaan dapat terus dikembangkan sebagai sarana pendidikan politik dan konstitusi bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Kecamatan Moncongloe dan Kabupaten Maros.















