Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh menyatakan mundur dari jabatannya pada Selasa (17/11/2026). Keputusan tersebut diambil setelah dirinya menghadapi tekanan politik yang semakin kuat akibat dugaan korupsi dan ancaman pemakzulan dari kubu oposisi.
Desakan pengunduran diri terhadap Khurelsukh sebelumnya disampaikan Partai Demokrat pada Senin (16/11/2026). Partai oposisi itu meminta presiden dan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan meninggalkan jabatan mereka atau menghadapi proses pemakzulan melalui parlemen.
Dalam konferensi pers yang mengumumkan keputusannya, Khurelsukh membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menilai tuduhan tersebut merupakan fitnah serius yang telah mencemarkan nama baiknya.
Menurutnya, pengunduran diri diperlukan agar proses pencarian kebenaran dapat berlangsung secara adil tanpa dipengaruhi kedudukannya sebagai kepala negara.
Khurelsukh juga menyatakan akan membawa persoalan pencemaran nama baik tersebut kepada lembaga berwenang untuk memulihkan reputasinya. Ia bersikeras tidak pernah melakukan kebohongan, pencurian, maupun penipuan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.
Sebelumnya, Partai Demokrat melontarkan kritik terhadap kondisi pemerintahan Mongolia yang dinilai telah terperangkap dalam persoalan korupsi serius. Partai tersebut bahkan meminta agar dugaan penyimpangan yang melibatkan pejabat negara segera diselidiki.
Nama Khurelsukh turut terseret dalam dugaan penerimaan suap dari proyek pembangunan infrastruktur kereta api. Ia juga dituding memberikan proyek kepada perusahaan besar Bodi International LLC tanpa melalui mekanisme tender yang terbuka dan kompetitif.
Menanggapi tuduhan tersebut, Bodi International LLC membantah keterlibatan dalam praktik korupsi. Perusahaan itu menyebut informasi yang beredar sebagai klaim palsu dan fitnah yang tidak memiliki dasar.
Persoalan lain juga muncul setelah sejumlah media lokal memberitakan dugaan kepemilikan beberapa rumah mewah di kawasan pinggiran Ulaanbaatar yang dikaitkan dengan presiden. Namun, pihak kepresidenan melalui sekretaris persnya langsung menyangkal laporan tersebut.
Pengunduran diri Khurelsukh berpotensi menjadi catatan penting dalam sejarah politik Mongolia. Jika prosesnya tuntas, ia akan tercatat sebagai presiden pertama di negara tersebut yang secara sukarela meninggalkan jabatan sebelum masa kepemimpinannya berakhir.
Keputusan itu mendapat sambutan positif dari Norovyn Altankhuyag, mantan perdana menteri Mongolia yang juga merupakan anggota Partai Demokrat. Meski mengapresiasi langkah Khurelsukh, ia mengingatkan bahwa pengunduran diri presiden tidak boleh berhenti sebagai penyelesaian persoalan politik semata.
Altankhuyag berharap peristiwa tersebut menjadi momentum untuk mengusut dugaan korupsi secara menyeluruh sekaligus mendorong pembenahan pemerintahan Mongolia.

















