Mantan Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, meminta Indonesia memberikan kompensasi atas dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai merugikan Malaysia. Kerugian yang ditaksir mencapai 13 miliar ringgit atau setara Rp 57 triliun itu mencakup dampak ekonomi hingga kesehatan masyarakat.
Lim menyebut, kerugian tersebut terdiri atas 8 miliar ringgit dari aspek kesejahteraan masyarakat dan 5 miliar ringgit dari kerugian ekonomi. Jika Indonesia tidak memberikan ganti rugi, ia mengusulkan pembentukan satuan tugas permanen lintas negara yang diberi kewenangan untuk memasuki kawasan hutan di Indonesia guna menangani kebakaran.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan meminta Malaysia tidak menuntut kompensasi. Ia menilai Indonesia telah menunjukkan tanggung jawab melalui upaya penanganan karhutla, termasuk permintaan maaf yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Malaysia dan Singapura.
Syahganda juga menyinggung respons positif Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong yang menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia atas upaya pemadaman kebakaran. Menurutnya, sikap Singapura tersebut dapat menjadi contoh bagi Malaysia dalam menyikapi persoalan kabut asap.
“Jadi sebenarnya tiru aja bagaimana yang Malaysia ini bisa meniru kemuliaan dari Bapak Perdana Menteri Singapura ya bahwa mereka mengapresiasi. Jadi jangan minta ganti rugi dong,” ujar Syahganda di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menegaskan, Indonesia telah berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang menjadi sumber kabut asap. Syahganda berharap langkah tersebut turut dipertimbangkan Malaysia sebelum mengajukan tuntutan kompensasi.
Sementara itu, Lim Guan Eng menyebut kerugian kesejahteraan Malaysia akibat kabut asap mencapai 8 miliar ringgit. Nilai tersebut berkaitan dengan dampak kesehatan, termasuk risiko kematian dini yang diperkirakan mencapai 1.700 kasus.
Adapun kerugian ekonomi sebesar 5 miliar ringgit atau sekitar Rp 22 triliun disebut berasal dari potensi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 8 persen akibat kualitas udara yang memburuk. Kondisi itu diperkirakan turut menekan produk domestik bruto (PDB) sektor pariwisata beserta aktivitas ekonomi turunannya.
Lim mengacu pada studi Federasi Produsen Malaysia (Federation of Malaysian Manufacturers/FMM) yang menjadi dasar perhitungan kerugian tersebut. Laporan itu diberitakan Malay Mail dan dikutip South China Morning Post pada Rabu (18/11/2026).
Ia juga menilai kabut asap berpotensi mengganggu kampanye Visit Malaysia 2026 yang tengah digencarkan pemerintah, terutama karena pencemaran udara dapat memengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ke negara tersebut.

















