Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memberikan batas waktu hingga 25 November 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua kandidat pengisi jabatan wakil presiden yang saat ini kosong.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan, keputusan mengenai tenggat tersebut dihasilkan dalam rapat gabungan MPR pada Senin (16/11/2026). Selain menetapkan batas pengajuan nama, rapat itu juga menyepakati perubahan jadwal pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru menjadi 9 Desember 2026.
Jadwal tersebut mengalami pengunduran selama satu pekan dari rencana sebelumnya yang ditetapkan pada 2 Desember 2026.
Muzani menjelaskan, Presiden harus menyampaikan dua nama kandidat yang disertai seluruh dokumen persyaratan. Setiap calon diwajibkan memenuhi 22 ketentuan administratif dan persyaratan lainnya sebelum mengikuti tahapan pemilihan.
Untuk memeriksa kelayakan kedua kandidat, MPR membentuk tim verifikasi yang dipimpin Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. Tim tersebut bertanggung jawab meneliti kelengkapan serta keabsahan dokumen yang diserahkan, termasuk ijazah dan hasil pemeriksaan kesehatan.
Habiburokhman mengungkapkan, penunjukannya sebagai ketua tim verifikasi merupakan hasil keputusan rapat gabungan MPR yang dihadiri pimpinan lembaga dan para ketua fraksi.
Tahapan pemeriksaan dokumen dijadwalkan berlangsung mulai 25 November hingga 8 Desember 2026. Selama periode tersebut, tim akan memastikan bahwa seluruh persyaratan yang diajukan kedua kandidat telah terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah proses verifikasi selesai, MPR akan melanjutkan agenda pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden baru pada Rabu, 9 Desember 2026.
Habiburokhman menegaskan, tim yang dipimpinnya tidak akan menjalankan pemeriksaan sebatas memenuhi prosedur administratif. Ia menginginkan adanya pengecekan secara langsung untuk memastikan setiap dokumen benar-benar sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada.
Untuk mendukung proses tersebut, tim verifikasi juga akan menjalin komunikasi dengan berbagai instansi terkait. Langkah ini dilakukan agar pemeriksaan terhadap persyaratan masing-masing kandidat dapat berjalan secara optimal.
Di sisi lain, Muzani menjelaskan bahwa perubahan jadwal pemilihan wakil presiden merupakan tindak lanjut atas surat permohonan penundaan yang disampaikan Presiden Prabowo kepada MPR.
Menurut Muzani, Presiden membutuhkan tambahan waktu untuk melakukan konsultasi dengan partai-partai pengusung, anggota koalisi, serta sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan.
Pertimbangan dari berbagai pihak tersebut diperlukan agar Presiden dapat mengambil keputusan sebelum menyerahkan usulan resmi calon wakil presiden kepada MPR.

















