Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026). Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Persetujuan tersebut mengakhiri penantian panjang terhadap RUU yang telah dibahas di DPR selama 18 tahun.
Sebelum keputusan diambil, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan. Setelah itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota dewan untuk membawa RUU tersebut ke tahap pengesahan.
Pertanyaan Puan disambut persetujuan anggota DPR yang hadir. Ia kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda resmi disahkannya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Puan mengingatkan bahwa regulasi tersebut telah melewati perjalanan panjang sejak pertama kali masuk dalam agenda pembahasan DPR. Ia mengapresiasi proses yang akhirnya membawa RUU itu ke tahap pengambilan keputusan.
Menurut Puan, pengesahan undang-undang tersebut bukan hasil tekanan dari pihak tertentu, melainkan keputusan yang diambil setelah melalui proses pembahasan dan pertimbangan secara menyeluruh.
Ia juga menjelaskan bahwa DPR telah berupaya melibatkan masyarakat dalam penyusunan regulasi tersebut. Sepanjang pembahasan, tercatat 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak.
Selain forum diskusi, DPR juga menggelar 15 kunjungan kerja ke sejumlah provinsi serta melakukan kunjungan ke 46 daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat terkait substansi RUU.
Puan menegaskan, keterlibatan publik menjadi bagian penting dalam proses penyusunan undang-undang tersebut. DPR, kata dia, telah menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation selama pembahasan berlangsung.
Pembahasan RUU Perampasan Aset juga melibatkan penelitian, kajian, dan evaluasi terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aturan baru tersebut tidak berbenturan dengan regulasi lain, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, Puan berharap regulasi tersebut dapat menjadi instrumen hukum yang memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara serta mencapai tujuan yang telah dirancang sejak awal pembentukannya.

















