Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menyoroti perlakuan Presiden kedua RI Soeharto terhadap ayahnya, Soekarno, setelah lengser dari kekuasaan. Megawati mempertanyakan bagaimana seorang presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia bisa diperlakukan sedemikian rupa hingga dinilai kehilangan kejelasan status sebagai warga negara.
Dalam pernyataannya yang ditayangkan Kompas TV pada Kamis (19/11/2026), Megawati mengungkapkan ketidakpahamannya terhadap perlakuan yang diterima Soekarno pada masa pemerintahan Soeharto.
Ia juga menyinggung Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) yang berkaitan dengan berakhirnya kekuasaan Soekarno. Menurut Megawati, ketetapan tersebut menimbulkan persoalan serius karena membuat status hukum ayahnya seolah tidak jelas.
Megawati menilai dampak dari kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan Soekarno secara pribadi, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Ia melihat kondisi kala itu mendorong masyarakat menjadi pasif, kehilangan keberanian menyampaikan pendapat, serta cenderung menerima segala sesuatu tanpa mempertanyakannya.
Megawati mengaku pernah berupaya mencari penjelasan mengenai status hukum Soekarno ketika Soeharto masih berkuasa. Ia bersama keluarga bahkan beberapa kali mendatangi pihak-pihak terkait untuk memperoleh kepastian. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena, menurutnya, tidak ada penjelasan konkret maupun dokumen resmi yang diberikan.
Persoalan itu kemudian membuat Megawati mempertanyakan prinsip keadilan dan penerapan hukum di Indonesia. Ia menilai seharusnya setiap persoalan hukum memiliki dasar dan bukti yang jelas, bukan menempatkan seseorang dalam kondisi tanpa kepastian status.
Megawati juga mengingatkan pentingnya mempelajari kembali persoalan tersebut agar tidak menjadi bagian sejarah yang dilupakan. Ia mengaku khawatir terhadap masa depan Republik Indonesia apabila persoalan semacam itu terus dibiarkan tanpa refleksi dan penyelesaian yang memadai.
Menurutnya, perjalanan bangsa ke depan perlu dibangun dengan kesadaran terhadap sejarah, termasuk pengalaman masa lalu yang menyangkut keadilan, hak warga negara, dan perlakuan terhadap tokoh-tokoh pendiri bangsa.

















