Partai Demokrat memutuskan tidak mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Partai berlambang bintang mercy itu memilih menyerahkan sepenuhnya penentuan calon pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (13/11/2026).
AHY menegaskan, partainya tidak akan mengajukan nama untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden,” ujar AHY.
Ia menjelaskan, keputusan itu merujuk pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bertugas memilih pengganti dari dua kandidat yang diusulkan oleh presiden.
Atas dasar itu, Demokrat menilai proses penentuan kandidat merupakan kewenangan presiden, sementara keputusan akhir berada di tangan MPR.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY.
AHY mengungkapkan, keputusan politik tersebut telah dibicarakan terlebih dahulu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Konsultasi keduanya dilakukan melalui sambungan video pada Jumat pagi.
Di tengah dinamika politik terkait pergantian wakil presiden, AHY juga mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas nasional. Ia berharap semua pihak memberikan kesempatan agar mekanisme pergantian jabatan tersebut berlangsung sesuai prosedur konstitusi.

















