MAKASSAR – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Maros, I Ketut Sudiarta, S.H., mengingatkan seluruh kepala desa dan perangkat desa agar berhati-hati dalam mengelola Dana Desa. Kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran berpotensi menimbulkan persoalan hukum, bahkan berujung pada tindak pidana korupsi.
Peringatan tersebut disampaikan I Ketut Sudiarta saat memberikan materi dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Maros di Hotel Dalton Makassar, Senin (16/11/2026).
Dalam pemaparannya, Kajari menegaskan bahwa penggunaan uang negara harus dilakukan secara transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menekankan pentingnya tiga tahapan utama dalam pengelolaan keuangan desa, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
Menurutnya, setiap program yang menggunakan anggaran desa harus benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan. Laporan pertanggungjawaban juga harus mencerminkan kegiatan dan kondisi riil di lapangan.
“Jangan sampai nanti tidak ada kegiatan, tetapi uangnya habis. Itu bisa menjadi permasalahan. Maka dari itu, kita harus berhati-hati,” tegas I Ketut Sudiarta.
Dorong Pengawasan Melalui Program Jaksa Jaga Desa
Dalam kesempatan tersebut, Kajari turut menyinggung program Jaksa Jaga Desa sebagai bagian dari upaya kejaksaan memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, pengawasan dan pencegahan harus dikedepankan agar potensi penyimpangan anggaran dapat diketahui sejak dini.
Ia juga menekankan pentingnya menyatukan persepsi antara pemerintah desa, BPD, dan unsur terkait agar pengelolaan Dana Desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu aparatur desa memahami aturan serta menghindari kesalahan administrasi yang berpotensi berkembang menjadi persoalan hukum.
BPD Diminta Tidak Pasif Mengawasi Anggaran
Kajari secara khusus menekankan posisi BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mengawal penggunaan anggaran.
Ia meminta BPD aktif mengawasi pelaksanaan program, memastikan kegiatan sesuai perencanaan, serta mendorong pertanggungjawaban anggaran yang transparan.
Menurutnya, pembangunan desa harus dimulai dari fondasi yang kuat. Jika tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran sejak awal tidak berjalan dengan baik, pembangunan yang dihasilkan juga berisiko bermasalah.
Ia mengaitkan hal tersebut dengan agenda pembangunan nasional yang menekankan pembangunan dari desa dan pemerataan ekonomi dari bawah.
Melalui Bimtek tersebut, I Ketut Sudiarta berharap seluruh kepala desa, perangkat desa, dan BPD semakin memahami tanggung jawab masing-masing dalam mengelola keuangan negara.
Ia mengingatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap aturan dalam penggunaan Dana Desa bukan sekadar persoalan administrasi. Apabila terdapat penyalahgunaan anggaran yang memenuhi unsur tindak pidana, konsekuensi hukum dapat diberlakukan.
Karena itu, ia mengajak seluruh aparatur desa mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas agar Dana Desa benar-benar digunakan untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat.















