MAKASSAR — Persoalan integrasi transportasi, pembebasan lahan, perizinan angkutan, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi perhatian dalam kegiatan reses Anggota DPD RI, A. Abd Waris Halid, di Kantor DPD RI, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi bagi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), instansi teknis, aparat kepolisian, serta perwakilan pelaku transportasi untuk menguraikan berbagai kendala pelayanan publik di Sulawesi Selatan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Dalam sektor transportasi, Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Andi Erwin Terwo, S.Sos., M.Si., menyoroti pentingnya integrasi layanan angkutan, termasuk menghubungkan Trans Sulsel dengan bandara dan simpul transportasi lainnya.
Menurutnya, pengembangan sistem transportasi membutuhkan dukungan pembiayaan, kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta penyelesaian persoalan pembebasan lahan.
Tantangan lain juga ditemukan dalam pengembangan jalur kereta api menuju Parepare. Kondisi geografis pada sejumlah bagian trase dinilai membutuhkan kajian lebih lanjut untuk menentukan alternatif jalur yang memungkinkan.
Selain pembangunan infrastruktur, Dishub Sulsel turut menekankan pentingnya pengawasan angkutan, edukasi keselamatan berlalu lintas, pemeriksaan kelayakan teknis kendaraan, serta tindak lanjut terhadap usulan zona aman sekolah.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Waris Halid menegaskan bahwa pembangunan transportasi perlu dirancang sebagai satu sistem pelayanan yang saling terhubung.
“Pembangunan transportasi harus dilihat sebagai satu kesatuan layanan. Jalan, kereta api, terminal, dan angkutan lanjutan harus saling terhubung agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Persoalan lahan dan perizinan perlu diselesaikan melalui koordinasi yang memberi kepastian, sementara keselamatan pengguna jalan harus menjadi pertimbangan utama,” ujar Waris.
Pembebasan Lahan dan Perizinan Masih Menjadi Kendala
Persoalan pembebasan lahan juga mengemuka dalam pemaparan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel. Kendala tersebut dinilai memengaruhi penanganan kemacetan dan rencana pelebaran jalan di sejumlah lokasi.
Penanganan ruas jalan yang bersinggungan dengan kawasan hutan lindung juga membutuhkan koordinasi lintas instansi agar pelaksanaannya sesuai ketentuan.
Sementara itu, Bappelitbangda Sulsel menjelaskan bahwa pembangunan jalan tetap menjadi salah satu prioritas daerah dengan mempertimbangkan tingginya volume lalu lintas pada sejumlah ruas.
Gagasan pengembangan akses melalui kawasan pesisir turut dibahas, tetapi masih membutuhkan kajian teknis, dukungan pendanaan, dan kejelasan kewenangan pelaksana.
Dari sisi pelaku usaha, Ketua Organda Sulsel, Abd. Rahim, menyampaikan keluhan mengenai proses birokrasi perizinan dan perubahan badan hukum perusahaan angkutan. Proses administrasi lintas instansi, termasuk pengurusan balik nama kendaraan, dinilai masih menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Organda juga menyoroti persaingan antara angkutan resmi dan kendaraan berpelat hitam yang melayani perjalanan berbayar, serta penurunan aktivitas terminal setelah pandemi.
Adapun Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Sulsel menilai pengawasan angkutan barang perlu diperkuat, termasuk melalui dukungan perangkat CCTV. Optimalisasi fungsi terminal juga membutuhkan angkutan lanjutan agar masyarakat dapat meneruskan perjalanan ke tujuan akhir.
Dalam pembahasan keselamatan lalu lintas, Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol. Dr. Pria Budi, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat dan koordinasi antarpihak. Perilaku pengemudi, seperti tidak menjaga jarak aman dan kurang berhati-hati saat berbelok, turut menjadi perhatian.
Perwakilan Solidaritas Driver Gojek Makassar juga menyampaikan masukan mengenai pengaturan waktu operasional truk dengan mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan, kepadatan lalu lintas, serta kelancaran distribusi barang.
Sementara itu, PT Borlindo menyampaikan masukan terkait promosi layanan terminal dan harapan pengembangan jalan tol menuju Parepare.
Kesiapsiagaan Bencana Perlu Diperkuat
Selain sektor transportasi, forum reses tersebut turut membahas kesiapsiagaan dan penanganan bencana di Sulawesi Selatan.
Kepala Dinas Sosial Sulsel, Dr. Abd. Malik Faisal, S.H., M.Adm.Pemb., memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan, antara lain penyediaan persediaan logistik di 24 kabupaten/kota, sosialisasi mitigasi bencana di sekolah, serta penyiapan tenda dan dapur umum bagi masyarakat terdampak.
Namun, sejumlah kendala masih dihadapi, mulai dari kendaraan operasional berstatus pinjam pakai, berkurangnya kegiatan pelatihan akibat efisiensi anggaran, hingga belum optimalnya integrasi data masyarakat terdampak bencana.
Koordinasi pengadaan dan distribusi bantuan juga menjadi perhatian agar penyaluran sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan tidak menimbulkan tumpang tindih bantuan antarlembaga.
Pembahasan turut mencakup kesiapan personel, logistik, peralatan, serta koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Penguatan kajian risiko dan dukungan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana juga masuk dalam daftar kebutuhan yang disampaikan.
Waris menilai kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana terjadi, bukan hanya berfokus pada penanganan ketika masyarakat sudah terdampak.
“Dalam penanggulangan bencana, kesiapan sebelum kejadian perlu mendapat perhatian yang kuat. Data, logistik, personel, dan peralatan harus dipersiapkan dengan pembagian tugas yang jelas. Sebagai anggota DPD RI, saya akan membawa masukan daerah ini dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPD RI, serta mendorong koordinasi dengan pihak terkait,” ungkapnya.
Aspirasi Daerah Akan Dihimpun untuk Ditindaklanjuti
Waris menegaskan bahwa berbagai persoalan yang disampaikan dalam forum reses perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan laporan, dokumen teknis, serta proposal kebutuhan anggaran yang terukur.
Menurutnya, setiap usulan harus disertai uraian mengenai kendala yang dihadapi, instansi yang memiliki kewenangan, serta bentuk dukungan yang diperlukan. Kelengkapan tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
“Masukan dalam reses ini perlu diterjemahkan menjadi daftar persoalan dan usulan yang jelas. Kita perlu mengetahui apa hambatannya, siapa yang berwenang, dan dukungan apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, aspirasi Sulawesi Selatan dapat diperjuangkan secara lebih terarah kepada kementerian dan lembaga terkait,” tuturnya.
Kegiatan reses tersebut dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan Sulsel, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Bappelitbangda Sulsel, Organda Sulsel, BPTD Sulsel, Dirlantas Polda Sulsel, Dinas Sosial Sulsel, BPBD Sulsel, Sekretariat DPRD Sulsel, PT Borlindo, serta Solidaritas Driver Gojek Makassar.
Berbagai masukan yang dihimpun diharapkan menjadi bahan koordinasi dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi, terutama dalam mendorong peningkatan kualitas layanan transportasi dan memperkuat kesiapsiagaan bencana di Sulawesi Selatan.
