MAROS – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Andi Muzakkir Aqil, mengajak masyarakat Kabupaten Maros untuk lebih memahami peran, fungsi, dan kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI yang digelar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa (17/11/2026).
Mengangkat tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kedudukan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Berbangsa”, kegiatan ini menjadi ruang edukasi politik dan kebangsaan bagi masyarakat.
Sarasehan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Muh. Asratillah selaku pengamat politik dan Sabir yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Maros sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Maros.
Kegiatan ini diikuti kalangan pemuda, mahasiswa, dan masyarakat umum. Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas berbagai persoalan ketatanegaraan dan kehidupan demokrasi.
Andi Muzakkir Aqil mengatakan, sarasehan tersebut bertujuan mendekatkan MPR kepada masyarakat agar pemahaman tentang lembaga negara itu tidak hanya diperoleh melalui buku pelajaran maupun pemberitaan.
“MPR itu rumah kebangsaan kita bersama. Di dalamnya duduk wakil rakyat dari DPR dan wakil daerah dari DPD. Kami ingin masyarakat Maros paham apa yang dikerjakan MPR, karena konstitusi yang dijaga MPR itu menyangkut kehidupan kita sehari-hari,” ujarnya.
Sementara itu, Muh. Asratillah mengulas kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan atau amendemen UUD 1945.
Ia menjelaskan bahwa MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara seperti pada masa sebelum reformasi. Namun, lembaga tersebut tetap memiliki kewenangan konstitusional yang penting, di antaranya mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan.
“Masih banyak yang mengira MPR itu lembaga tertinggi seperti di masa Orde Baru. Sekarang kedudukannya setara dengan lembaga negara lain. Kalau warga paham konstitusi, mereka bisa ikut mengawasi jalannya kekuasaan. Demokrasi yang sehat butuh warga yang paham aturan mainnya,” kata Asratillah.
Dari perspektif legislatif daerah, Sabir menekankan pentingnya menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 ke dalam kebijakan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, nilai kebangsaan tidak cukup hanya menjadi hafalan, tetapi harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Pancasila dan UUD 1945 harus terlihat dalam kebijakan dan pelayanan publik, tidak cukup dihafal saja. Sebagai wakil rakyat di daerah, kami punya tanggung jawab memastikan semangat konstitusi itu sampai ke masyarakat Maros,” tutur Sabir.
Ia juga mendorong generasi muda agar tidak apatis terhadap politik dan lebih aktif terlibat dalam berbagai ruang diskusi maupun proses pembangunan daerah.
“Anak muda jangan alergi politik. Justru dari forum seperti inilah lahir kesadaran untuk ikut membangun daerah,” tambahnya.
Usai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan dialog interaktif antara narasumber dan peserta. Sejumlah isu mengemuka, mulai dari peran MPR saat ini, hubungan pemerintah pusat dan daerah, hingga keterlibatan generasi muda dalam menjaga demokrasi.
Melalui kegiatan tersebut, penyelenggara berharap pemahaman masyarakat mengenai konstitusi, lembaga negara, dan nilai-nilai kebangsaan semakin meningkat. Sarasehan serupa juga diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai wadah pendidikan politik dan kebangsaan di Kabupaten Maros.















