MAROS — Antrean bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi sorotan di Kabupaten Maros. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih adanya persoalan yang perlu dievaluasi dalam rantai distribusi dan penyaluran BBM kepada masyarakat.
Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros Komisariat Kecamatan Camba meminta pihak terkait tidak hanya memastikan ketersediaan stok di tingkat pasokan, tetapi juga menjamin BBM benar-benar dapat diakses masyarakat secara mudah, wajar, dan tepat sasaran.
Ketua Umum HPPMI Maros Komisariat Kecamatan Camba, Faried Wajdy Arifay, mengatakan masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi bahwa stok BBM tersedia. Menurutnya, kondisi di lapangan harus menjadi ukuran utama dalam melihat efektivitas distribusi.
“Bagi masyarakat, yang paling penting bukan hanya mendengar bahwa stok tersedia, tetapi memastikan BBM itu benar-benar bisa diperoleh dengan mudah dan wajar,” ujar Faried, Kamis (10/9/2026).
Stok Disebut Aman, Lalu Mengapa Antrean Masih Terjadi?
Faried mempertanyakan persoalan yang menyebabkan antrean masih terjadi apabila pasokan BBM dinyatakan tersedia.
Ia menilai perlu ada penjelasan terbuka apakah antrean disebabkan oleh distribusi, penyaluran, kuota, meningkatnya permintaan, atau faktor lain yang belum diketahui publik.
“Ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, tentu ada persoalan yang perlu dilihat. Kita perlu mengetahui apakah masalahnya berada pada distribusi, penyaluran, atau faktor lainnya,” katanya.
Menurut Faried, HPPMI Camba tidak ingin terburu-buru menunjuk atau menyimpulkan adanya kesalahan pihak tertentu. Namun, kondisi antrean yang berulang dinilai cukup menjadi alasan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Jangan sampai informasi soal stok tersedia berhenti di atas kertas, sementara masyarakat di lapangan masih harus antre panjang untuk mendapatkan BBM,” ujarnya.
HPPMI Minta Mekanisme Distribusi Dibuka
Senada dengan Faried, Kabid Advokasi dan Investigasi HPPMI Maros Komisariat Kecamatan Camba, Syahrul Ramadhan, meminta pihak terkait membuka informasi mengenai mekanisme distribusi BBM.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana BBM didistribusikan, termasuk persoalan kuota, penyaluran hingga pengawasan di lapangan.
“Kalau stok memang aman, harus ada penjelasan mengapa antrean masih terjadi. Publik perlu mengetahui bagaimana proses penyaluran dari sisi distribusi, kuota, sampai pengawasan di lapangan,” tegas Syahrul.
Ia menilai persoalan BBM tidak boleh hanya diukur berdasarkan jumlah stok yang tersedia. Sebab, stok yang cukup tidak otomatis berarti kebutuhan masyarakat telah terpenuhi apabila distribusinya mengalami hambatan.
“Jangan hanya melihat berapa jumlah stok yang tersedia. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana stok tersebut disalurkan dan apakah penyalurannya sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Syahrul mendorong evaluasi dilakukan apabila antrean terus berulang. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk menemukan akar persoalan sekaligus mencegah masyarakat terus menghadapi kondisi yang sama.
Antrean BBM Bukan Sekadar Persoalan Menunggu
Kabid Humas dan Media HPPMI Maros Komisariat Kecamatan Camba, Fikram Pratama, menyoroti sisi lain dari persoalan tersebut, yakni keterbukaan informasi.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas apabila terdapat gangguan atau perubahan dalam distribusi BBM. Minimnya informasi berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Ketika ada perubahan atau kendala dalam distribusi, masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi yang simpang siur,” ujar Fikram.
Ia menegaskan antrean panjang bukan sekadar persoalan waktu tunggu. Bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja maupun menjalankan usaha, antrean BBM dapat berdampak langsung terhadap aktivitas dan pendapatan.
“Antrean bukan hanya persoalan menunggu. Ada aktivitas masyarakat yang tertunda dan ada kemungkinan munculnya biaya tambahan ketika akses terhadap BBM menjadi sulit,” katanya.
Pertamina dan Pemda Didorong Segera Evaluasi
HPPMI Camba selanjutnya mendorong Pertamina bersama pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengevaluasi distribusi BBM di wilayah Maros.
Evaluasi diminta mencakup seluruh mata rantai, mulai dari ketersediaan pasokan, distribusi, penyaluran, kuota hingga pengawasan di lapangan.
Ketua Umum HPPMI Maros Komisariat Kecamatan Camba, Faried Wajdy Arifay, mengatakan pihaknya terbuka terhadap penjelasan dari pihak terkait mengenai kondisi distribusi BBM yang terjadi.
“Kami berharap ada penjelasan yang terbuka sekaligus langkah konkret apabila memang terdapat persoalan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM tersedia dan dapat diperoleh secara wajar,” pungkasnya.
HPPMI Camba menegaskan akan terus memantau kondisi tersebut. Bagi mereka, ukuran keberhasilan distribusi BBM bukan semata-mata terletak pada pernyataan bahwa stok tersedia, melainkan pada kemampuan masyarakat memperoleh BBM tanpa harus menghadapi antrean berkepanjangan secara berulang.
Persoalan ini pun dinilai perlu segera dijawab dengan data dan penjelasan resmi agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian setiap kali membutuhkan BBM.
