MAROS – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dimanfaatkan Pimpinan Pusat Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (PP HPPMI) Maros untuk mempertegas komitmen pengawalan program bantuan sosial pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu.
Penegasan itu mengemuka usai koordinasi antara PP HPPMI Maros dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum PP HPPMI Maros Gr. Ikram Herdiansyah, S.Pd, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Maros Ali Rusdy, serta Sekretaris Dinas Pendidikan Maros Asri Radjab.
Dalam pembahasan, disepakati bahwa bantuan berbentuk beasiswa akan difokuskan bagi mahasiswa dari keluarga kategori miskin ekstrem hingga kelompok Desil 1 sampai Desil 5. Kelompok ini dinilai paling membutuhkan intervensi untuk menjaga keberlanjutan pendidikan di jenjang perguruan tinggi.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Maros, Ali Rusdy, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah daerah tengah merampungkan aspek regulasi sebagai dasar hukum penyaluran bantuan.
“Kami tengah merampungkan draf Peraturan Bupati (PerBup) sebagai payung hukum penyaluran. Target kami, Perbub ini selesai pada Agustus 2026, sehingga pelaksanaan program memiliki landasan hukum yang kuat dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Maros, Asri Radjab, menekankan pentingnya sinkronisasi data agar program berjalan efektif. Dinas Pendidikan, kata dia, berperan dalam memastikan validasi status akademik mahasiswa selaras dengan basis data kesejahteraan sosial.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan bantuan tidak hanya tepat sasaran secara ekonomi, tetapi juga diberikan kepada mahasiswa yang aktif dan berkomitmen melanjutkan pendidikan.
Ketua Umum PP HPPMI Maros, Ikram Herdiansyah, menyambut positif kepastian tahapan program tersebut. Ia menilai, kejelasan jadwal menjadi kabar baik bagi mahasiswa yang menantikan bantuan.
“Hasil koordinasi hari ini memberikan titik terang bagi mahasiswa Maros. Dengan target Perbub rampung di bulan Agustus, maka penyaluran anggaran direncanakan akan direalisasikan pada September atau Oktober 2026. Kami di HPPMI akan terus mengawal agar kriteria Desil 1 sampai Desil 5 ini benar-benar terakomodir secara transparan,” tegas Ikram.
PP HPPMI Maros memastikan akan terus mengawal proses penyusunan regulasi hingga tahap implementasi. Mereka menilai, Hardiknas bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memastikan akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok paling rentan.
