MAROS – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp100 miliar untuk pembangunan gedung perawatan baru RSUD dr. La Palaloi menuai perhatian. Pasalnya, gedung perawatan lama telah dibongkar, sementara kepastian anggaran pembangunan gedung penggantinya belum terlihat.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urutan perencanaan pembangunan rumah sakit milik pemerintah daerah itu. Terlebih, kapasitas pelayanan RSUD dr. La Palaloi saat ini sedang menghadapi tekanan akibat meningkatnya kebutuhan layanan pasien.
Wakil Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros, Ilham Tammam, menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai masalah komunikasi pelayanan rumah sakit. Menurutnya, ada persoalan lebih mendasar yang perlu dijelaskan pemerintah daerah, yakni kepastian pembangunan gedung pengganti setelah bangunan lama dirobohkan.
“Kamar lama sudah dibongkar, sementara uang untuk gedung yang diduga menjadi penggantinya belum jelas. Selama gedung itu belum berdiri, pasienlah yang harus menunggu,” ujarnya.
Pembongkaran Lebih Dulu, Kepastian Pembangunan Belakangan
Ilham mengungkapkan, persoalan kapasitas rumah sakit tidak dapat dilepaskan dari pembongkaran sejumlah bangunan perawatan lama.
Pada Mei 2026, anggota DPRD Maros yang melakukan peninjauan ke RSUD dr. La Palaloi menyampaikan bahwa sejumlah bangunan lama sedang dibongkar dan pekerjaan pembongkaran menjadi salah satu fokus pada tahun tersebut.
Sementara itu, pada 2025, RSUD dr. La Palaloi telah menganggarkan sekitar Rp700 juta untuk jasa konsultan perencanaan gedung perawatan. Anggaran tersebut merupakan biaya penyusunan perencanaan atau desain bangunan, bukan biaya pelaksanaan konstruksi.
Dokumentasi kondisi lapangan memperlihatkan bangunan di sekitar Ruang Perawatan Mawar B kini telah berubah menjadi puing-puing.
“Gedung lamanya sudah dirobohkan, tetapi uang untuk membangun gedung perawatan yang baru belum ada,” kata Ilham.
Dalam penyerahan Ranperda APBD 2027, Bupati Maros menyampaikan rencana pinjaman daerah sebesar Rp100 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dana tersebut direncanakan untuk pembangunan gedung perawatan dan pengadaan alat kesehatan RSUD dr. La Palaloi.
Bunga pinjaman disebut berada di kisaran 5 persen, dengan tenor tiga hingga delapan tahun. Namun, skema pembiayaannya masih dalam pembahasan.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang memastikan bahwa gedung perawatan dalam rencana pinjaman tersebut secara khusus merupakan pengganti bangunan lama yang telah dibongkar.
Jika kedua proyek tersebut memang berkaitan, maka kepastian pembangunan gedung pengganti masih bergantung pada realisasi pinjaman yang proses persetujuannya belum tuntas.
Empat Persoalan di Balik Rencana Pinjaman Rp100 Miliar
Ilham memaparkan sedikitnya empat hal yang menurutnya perlu dijelaskan sebelum pemerintah daerah memastikan rencana pinjaman tersebut masuk dalam pembiayaan pembangunan rumah sakit.
Pertama, RAPBD 2027 merancang defisit sebesar Rp100 miliar atau sekitar 7,06 persen dari total pendapatan daerah yang diproyeksikan mencapai Rp1,417 triliun.
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2026, batas maksimal defisit APBD 2027 ditetapkan sebesar 2,5 persen dari perkiraan pendapatan daerah. Untuk Kabupaten Maros, batas tersebut diperkirakan sekitar Rp35,43 miliar.
Dengan demikian, rancangan defisit Rp100 miliar perlu memperoleh penjelasan mengenai mekanisme dan persetujuan apabila melampaui batas yang ditetapkan.
Kedua, masa jabatan Bupati Maros berakhir pada 2030. Sementara itu, rencana tenor pinjaman mencapai tiga hingga delapan tahun.
Ilham menilai hal tersebut perlu diperhatikan karena tenor pinjaman yang melampaui masa jabatan kepala daerah memiliki persyaratan tersendiri. Ia merujuk PMK Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur perlunya pertimbangan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk pinjaman dengan karakteristik tersebut.
Ketiga, Kabupaten Maros memiliki pengalaman sebelumnya terkait rencana pinjaman daerah.
Pada November 2025, pemerintah daerah pernah mengumumkan rencana pinjaman Rp100 miliar untuk pengembangan PDAM. Namun, rencana tersebut dibatalkan pada Juli 2026.
Saat itu, Bupati Maros menyebut rencana pinjaman tersebut terbentur aturan.
Keempat, masih terdapat sejumlah hal yang perlu disinkronkan dalam dokumen RAPBD 2027.
Dalam pandangan umum fraksi terhadap RAPBD tersebut, DPRD turut meminta penjelasan mengenai konsistensi pencatatan anggaran. Sebab, terdapat rencana penerimaan pinjaman Rp100 miliar, tetapi pada bagian lain tercantum pembayaran pokok utang sebesar Rp1,5 miliar.
Bagi Ilham, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa rencana pembiayaan pembangunan RSUD masih membutuhkan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Simulasi Cicilan Bisa Mencapai Rp36,72 Miliar per Tahun
Selain persoalan regulasi, Ilham juga menyoroti konsekuensi fiskal apabila pinjaman Rp100 miliar benar-benar direalisasikan.
Dengan asumsi bunga 5 persen dan menggunakan skema angsuran tahunan tetap, cicilan pinjaman diperkirakan berkisar Rp15,47 miliar per tahun untuk tenor delapan tahun hingga Rp36,72 miliar per tahun untuk tenor tiga tahun.
Secara keseluruhan, jumlah pembayaran kembali diperkirakan mencapai Rp110 miliar hingga Rp124 miliar.
Ilham menegaskan, angka tersebut masih berupa simulasi karena jadwal pembayaran dan skema resmi dari PT SMI belum diumumkan.
“Angka ini simulasi, karena jadwal resmi PT SMI belum diumumkan. Tetapi justru itu masalahnya: keputusan sebesar ini belum disertai dokumen yang bisa diperiksa publik,” tegasnya.
Pasien Diminta Mencari Rumah Sakit Lain
Di tengah pembahasan rencana pinjaman tersebut, persoalan kapasitas pelayanan RSUD dr. La Palaloi juga menjadi perhatian setelah munculnya keluhan keluarga pasien pada 26 Oktober 2026.
Berdasarkan keterangan manajemen rumah sakit, sebanyak 38 tempat tidur di Instalasi Gawat Darurat (IGD) disebut tidak pernah kosong selama dua bulan menjelang akhir Oktober 2026.
Pasien rujukan dari puskesmas bahkan terkadang harus menunggu satu hingga dua jam untuk mendapatkan tempat tidur.
Pada 26 Oktober 2026, seorang pasien yang menurut penjelasan manajemen dalam forum DPRD membutuhkan perawatan inap disarankan mencari fasilitas kesehatan lain karena ruang rawat inap sedang penuh.
Peristiwa tersebut memicu protes keluarga pasien dan menjadi perhatian publik.
Pihak rumah sakit bersama DPRD kemudian menyimpulkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan miskomunikasi petugas dalam memberikan pelayanan.
Namun, Ilham menilai persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada evaluasi komunikasi petugas.
“Cara petugas berbicara memang perlu diperbaiki. Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa rumah sakit sampai penuh. Itu masalah kapasitas, dan persoalan kapasitas tidak bisa dipisahkan dari gedung yang dirobohkan sebelum penggantinya pasti,” ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa pembongkaran gedung bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi kapasitas pelayanan. Peningkatan jumlah kunjungan pasien serta renovasi IGD turut menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.
Meski demikian, menurutnya, pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit perlu membuka data mengenai jumlah tempat tidur rawat inap yang hilang akibat pembongkaran bangunan lama.
“Satpam yang dikeluarkan dan petugas yang ditegur tidak akan menambah satu pun tempat tidur. Kepastian gedung pengganti semestinya datang lebih dulu sebelum gedung lama dirobohkan,” pungkas Ilham.
Persoalan ini kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab Pemkab Maros: bagaimana kepastian pembiayaan gedung pengganti, bagaimana mekanisme persetujuan pinjaman Rp100 miliar, serta bagaimana pemerintah menjamin kapasitas pelayanan rumah sakit tetap memadai selama pembangunan belum terlaksana.















