Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira Polri berpotensi masuk kategori makar.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Menurutnya, tindakan penyadapan yang menyasar kepala negara tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga dapat mengancam keamanan dan kepentingan nasional.
“Kami juga berpendapat, apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan, dugaan penyadapan tersebut disertai tindakan menghapus barang bukti elektronik dan mengakses sistem secara ilegal. Prasetyo menilai, persoalan menjadi semakin serius karena aktivitas tersebut diduga menyasar Presiden serta sejumlah pejabat negara.
Prasetyo mengaku belum memahami alasan di balik tindakan yang diduga dilakukan Listyo Sigit bersama pihak lainnya. Ia menegaskan, informasi yang berkaitan dengan kepala negara memiliki tingkat sensitivitas tinggi dan berpotensi membahayakan keamanan serta kedaulatan Indonesia apabila disalahgunakan.
“Kalau melakukan tindak penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, illegal access untuk sesuatu yang sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan kita, dan ini menyangkut Kepala Negara, menyangkut pejabat-pejabat negara, nah ini kan sesuatu yang luar biasa,” katanya.
Ia menambahkan, informasi sensitif yang diperoleh melalui penyadapan terhadap pimpinan negara dapat menimbulkan ancaman serius apabila jatuh ke pihak yang tidak berwenang.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, dugaan tindak pidana tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam Lawful Interception Management System tanpa melalui proses verifikasi yang semestinya.
Nomor-nomor tersebut kemudian disadap meskipun tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Menurut Asep, pada Oktober 2026, salah satu tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem tersebut.
“Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026 tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem listed tersebut,” kata Asep.
Petugas yang mengetahui dugaan pelanggaran itu kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Bareskrim selanjutnya melakukan penyelidikan dengan memeriksa 10 saksi dan tiga ahli.
Dalam proses penyidikan, polisi juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti yang diamankan meliputi 11 unit ponsel, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.
Asep mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menjalankan serangkaian pemeriksaan menggunakan metode scientific crime investigation atau penyidikan berbasis pendekatan ilmiah.
Selain tiga perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi masih memeriksa satu orang berinisial SU sebagai saksi.
Presiden hingga Jurnalis Diduga Jadi Target Penyadapan
Asep mengungkapkan, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi target.
Penyidik menduga, penyadapan dilakukan selama periode 2025–2026 atas perintah para tersangka tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik yang berwenang.
Aktivitas tersebut juga diduga tidak memiliki hubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Setelah melakukan penyadapan, para tersangka disebut menghapus catatan log pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Kasus ini masih dalam proses penyidikan. Dugaan keterlibatan para tersangka, tujuan penyadapan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat masih menjadi bagian dari pendalaman aparat.
Sementara itu, Istana menilai dugaan tindakan tersebut perlu ditangani secara serius karena menyangkut keamanan kepala negara dan kepentingan nasional. Pernyataan mengenai kemungkinan makar menjadi salah satu bentuk penilaian pemerintah terhadap beratnya dugaan pelanggaran yang tengah diselidiki.

















