• About US
  • Privacy Policy
  • Journalistic Code of Ethics
  • Editorial Team
No Result
View All Result
The Celebest Times
  • Home
  • News
  • Regional
  • National
  • World
  • Business
  • Politics
  • Tech
  • Home
  • News
  • Regional
  • National
  • World
  • Business
  • Politics
  • Tech
No Result
View All Result
The Celebes Times
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Regional
  • National
  • World
  • Business
  • Politics
  • Tech
Home Regional

Kejati Sulsel Ingatkan Aparatur Maros Waspadai Korupsi, Soroti Kelebihan Bayar dan Mark Up

Redaksi by Redaksi
3 November 2026
in Regional

MAROS – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mengingatkan pemerintah daerah hingga pemerintah desa agar lebih cermat dalam mengelola keuangan negara. Sejumlah potensi penyimpangan, mulai dari kegiatan fiktif, mark up anggaran, hingga kelebihan pembayaran, menjadi perhatian dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulawesi Selatan, Soetarmi, S.H., M.H., saat diwawancarai usai kegiatan sosialisasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Selasa (3/11/2026).

Soetarmi menjelaskan, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita Presiden, khususnya poin ketujuh yang menekankan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

READ ALSO

Anak di Bawah Umur Asal Maros Dibacok Dua OTK di Makassar, Alami 21 Jahitan

Anak di Bawah Umur Asal Maros Dibacok Dua OTK di Makassar, Alami 21 Jahitan

22 November 2026
Melalui Minggu Kasih, Wakapolres Maros Perkuat Sinergi Polri dan Jemaat Gereja

Melalui Minggu Kasih, Wakapolres Maros Perkuat Sinergi Polri dan Jemaat Gereja

22 November 2026

Menurutnya, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan Kejati Sulsel adalah memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah mengenai ketentuan perundang-undangan dan berbagai bentuk perbuatan yang berpotensi masuk kategori tindak pidana korupsi.

Sosialisasi tersebut menyasar unsur pemerintah daerah, camat, hingga pemerintah desa, terutama terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Ia mengingatkan sejumlah praktik yang harus dihindari, seperti membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan, mencairkan anggaran tanpa merealisasikan belanja, melakukan pembelanjaan yang tidak sesuai dengan nilai anggaran, serta menaikkan harga barang atau jasa dari nilai sebenarnya atau mark up.

Selain itu, administrasi dan dokumen pertanggungjawaban keuangan juga harus disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab, pengelolaan keuangan yang tidak tertib dapat menimbulkan temuan saat pemeriksaan.

Soetarmi mengungkapkan, salah satu temuan yang umum dijumpai dalam pemeriksaan keuangan adalah kelebihan pembayaran. Kondisi tersebut terjadi ketika jumlah uang yang dibayarkan tidak sebanding dengan volume kegiatan atau pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.

“Yang paling umum biasa menjadi temuan keuangan adalah kelebihan bayar. Jadi jumlah uang yang dikeluarkan tidak sesuai dengan volume kegiatan yang dilakukan,” jelasnya.

Temuan lainnya adalah kekurangan barang atau kekurangan volume pekerjaan. Misalnya, pembayaran telah dilakukan secara penuh, tetapi pekerjaan yang diselesaikan tidak sesuai dengan spesifikasi atau volume yang seharusnya.

Terkait tindak lanjut atas temuan tersebut, Soetarmi menjelaskan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Apabila pihak yang bersangkutan masih patuh terhadap pembinaan dan rekomendasi APIP, proses tersebut perlu dihormati. Namun, jika tidak ada kepatuhan terhadap rekomendasi yang diberikan, Kejaksaan dapat mempertimbangkan langkah penegakan hukum sesuai ketentuan.

“Kalau misalnya mereka masih patuh terhadap pembinaan yang dilakukan oleh APIP, maka kami harus menghormati itu. Tetapi kalau APIP sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa tidak ada kepatuhan, tentu kita harus melakukan upaya yang lain dalam bentuk penegakan hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, sosialisasi serupa telah dilaksanakan di sejumlah daerah dan instansi di Sulawesi Selatan, termasuk Barru dan Makassar. Kabupaten Maros menjadi salah satu daerah yang dikunjungi dalam rangka memperluas edukasi pencegahan korupsi.

Soetarmi berharap pemerintah daerah dan seluruh lembaga pemerintahan memiliki komitmen bersama untuk menjaga penggunaan anggaran agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merugikan daerah maupun negara. Karena itu, setiap anggaran harus dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan sesuai peruntukannya.

“Korupsi ini adalah musuh bersama, extraordinary crime, yang harus dilawan. Uang ini harus senantiasa dijaga agar dalam pelaksanaannya betul-betul untuk kemanfaatan pembangunan,” ujarnya.

Melalui sosialisasi tersebut, Kejati Sulsel berharap aparatur pemerintah semakin memahami batasan hukum dalam pengelolaan keuangan, sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

Share16Tweet10SendShareSend

Related Posts

Anak di Bawah Umur Asal Maros Dibacok Dua OTK di Makassar, Alami 21 Jahitan
Regional

Anak di Bawah Umur Asal Maros Dibacok Dua OTK di Makassar, Alami 21 Jahitan

22 November 2026
Melalui Minggu Kasih, Wakapolres Maros Perkuat Sinergi Polri dan Jemaat Gereja
Regional

Melalui Minggu Kasih, Wakapolres Maros Perkuat Sinergi Polri dan Jemaat Gereja

22 November 2026
Mahasiswa Psikologi UNM Gelar Psikoedukasi Anti-Bullying di SMPN 18 Makassar
Regional

Mahasiswa Psikologi UNM Gelar Psikoedukasi Anti-Bullying di SMPN 18 Makassar

21 November 2026
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Konsolidasi KBPP Polri Tetapkan AH Bimo Soeryono sebagai Ketua Umum Periode 2026–2031

Konsolidasi KBPP Polri Tetapkan AH Bimo Soeryono sebagai Ketua Umum Periode 2026–2031

20 Mei 2026
ACC Menang Gugatan, Alfian Palaguna Sebut Penggugat Abaikan Mekanisme Sengketa

ACC Menang Gugatan, Alfian Palaguna Sebut Penggugat Abaikan Mekanisme Sengketa

31 Maret 2026
Kuasa Hukum Soroti Dugaan Penahanan Bayi oleh Pengasuh Rumah Quran di Maros

Kuasa Hukum Soroti Dugaan Penahanan Bayi oleh Pengasuh Rumah Quran di Maros

9 Mei 2026
Ramai di Media Sosial, Orang Tua Siswa Spill Menu Makanan Bergizi Gratis Selama Ramadan

Ramai di Media Sosial, Orang Tua Siswa Spill Menu Makanan Bergizi Gratis Selama Ramadan

0
Dua Warga Ajukan Uji Materi UU Pemilu ke MK, Minta Larangan Kerabat Presiden Ikut Pilpres

Dua Warga Ajukan Uji Materi UU Pemilu ke MK, Minta Larangan Kerabat Presiden Ikut Pilpres

0
China Batasi Ekspor ke 40 Perusahaan Jepang, Ketegangan Ekonomi Meningkat

China Batasi Ekspor ke 40 Perusahaan Jepang, Ketegangan Ekonomi Meningkat

0
Anak di Bawah Umur Asal Maros Dibacok Dua OTK di Makassar, Alami 21 Jahitan

Anak di Bawah Umur Asal Maros Dibacok Dua OTK di Makassar, Alami 21 Jahitan

22 November 2026
Melalui Minggu Kasih, Wakapolres Maros Perkuat Sinergi Polri dan Jemaat Gereja

Melalui Minggu Kasih, Wakapolres Maros Perkuat Sinergi Polri dan Jemaat Gereja

22 November 2026
Mahasiswa Psikologi UNM Gelar Psikoedukasi Anti-Bullying di SMPN 18 Makassar

Mahasiswa Psikologi UNM Gelar Psikoedukasi Anti-Bullying di SMPN 18 Makassar

21 November 2026

Editors' Picks

Komunitas To Maru Mio Maros Resmi Dikukuhkan, Usung Misi Sosial dan Kebersamaan

Komunitas To Maru Mio Maros Resmi Dikukuhkan, Usung Misi Sosial dan Kebersamaan

26 April 2026
Trump Klaim Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Tewas dalam Serangan AS-Israel

Trump Klaim Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Tewas dalam Serangan AS-Israel

28 Februari 2026
Kejati Sulsel Ingatkan Aparatur Maros Waspadai Korupsi, Soroti Kelebihan Bayar dan Mark Up

Kejati Sulsel Ingatkan Aparatur Maros Waspadai Korupsi, Soroti Kelebihan Bayar dan Mark Up

3 November 2026

© 2026 Celebes Times — The Voice of East Indonesia

  • About US
  • Privacy Policy
  • Journalistic Code of Ethics
  • Editorial Team