MAROS – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mengingatkan pemerintah daerah hingga pemerintah desa agar lebih cermat dalam mengelola keuangan negara. Sejumlah potensi penyimpangan, mulai dari kegiatan fiktif, mark up anggaran, hingga kelebihan pembayaran, menjadi perhatian dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulawesi Selatan, Soetarmi, S.H., M.H., saat diwawancarai usai kegiatan sosialisasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Selasa (3/11/2026).
Soetarmi menjelaskan, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita Presiden, khususnya poin ketujuh yang menekankan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Menurutnya, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan Kejati Sulsel adalah memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah mengenai ketentuan perundang-undangan dan berbagai bentuk perbuatan yang berpotensi masuk kategori tindak pidana korupsi.
Sosialisasi tersebut menyasar unsur pemerintah daerah, camat, hingga pemerintah desa, terutama terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
Ia mengingatkan sejumlah praktik yang harus dihindari, seperti membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan, mencairkan anggaran tanpa merealisasikan belanja, melakukan pembelanjaan yang tidak sesuai dengan nilai anggaran, serta menaikkan harga barang atau jasa dari nilai sebenarnya atau mark up.
Selain itu, administrasi dan dokumen pertanggungjawaban keuangan juga harus disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab, pengelolaan keuangan yang tidak tertib dapat menimbulkan temuan saat pemeriksaan.
Soetarmi mengungkapkan, salah satu temuan yang umum dijumpai dalam pemeriksaan keuangan adalah kelebihan pembayaran. Kondisi tersebut terjadi ketika jumlah uang yang dibayarkan tidak sebanding dengan volume kegiatan atau pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.
“Yang paling umum biasa menjadi temuan keuangan adalah kelebihan bayar. Jadi jumlah uang yang dikeluarkan tidak sesuai dengan volume kegiatan yang dilakukan,” jelasnya.
Temuan lainnya adalah kekurangan barang atau kekurangan volume pekerjaan. Misalnya, pembayaran telah dilakukan secara penuh, tetapi pekerjaan yang diselesaikan tidak sesuai dengan spesifikasi atau volume yang seharusnya.
Terkait tindak lanjut atas temuan tersebut, Soetarmi menjelaskan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan memberikan rekomendasi perbaikan.
Apabila pihak yang bersangkutan masih patuh terhadap pembinaan dan rekomendasi APIP, proses tersebut perlu dihormati. Namun, jika tidak ada kepatuhan terhadap rekomendasi yang diberikan, Kejaksaan dapat mempertimbangkan langkah penegakan hukum sesuai ketentuan.
“Kalau misalnya mereka masih patuh terhadap pembinaan yang dilakukan oleh APIP, maka kami harus menghormati itu. Tetapi kalau APIP sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa tidak ada kepatuhan, tentu kita harus melakukan upaya yang lain dalam bentuk penegakan hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, sosialisasi serupa telah dilaksanakan di sejumlah daerah dan instansi di Sulawesi Selatan, termasuk Barru dan Makassar. Kabupaten Maros menjadi salah satu daerah yang dikunjungi dalam rangka memperluas edukasi pencegahan korupsi.
Soetarmi berharap pemerintah daerah dan seluruh lembaga pemerintahan memiliki komitmen bersama untuk menjaga penggunaan anggaran agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merugikan daerah maupun negara. Karena itu, setiap anggaran harus dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan sesuai peruntukannya.
“Korupsi ini adalah musuh bersama, extraordinary crime, yang harus dilawan. Uang ini harus senantiasa dijaga agar dalam pelaksanaannya betul-betul untuk kemanfaatan pembangunan,” ujarnya.
Melalui sosialisasi tersebut, Kejati Sulsel berharap aparatur pemerintah semakin memahami batasan hukum dalam pengelolaan keuangan, sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.















