MAROS — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Drs. H. Tamsil Linrung, mendorong pemerintah desa bersama tokoh agama dan masyarakat mengambil peran aktif dalam mempercepat pembangunan ekonomi berbasis desa.
Hal tersebut disampaikan Tamsil Linrung dalam acara silaturahmi senator DPD RI dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Tim Desa Religi di Gedung MUI Maros, Sabtu (24/10/2026).
Dalam sambutannya, Tamsil menegaskan bahwa desa memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Menurutnya, berbagai program pemerintah dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan warga.
Ia menyebut sejumlah program yang dapat dimanfaatkan pemerintah desa, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih, rumah subsidi, Kampung Nelayan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta bantuan sektor pertanian dan peternakan.
“Para kepala desa punya peran strategis untuk Indonesia ke depan,” ujarnya.
Tamsil meminta pemerintah desa proaktif mendata masyarakat yang belum memiliki rumah agar dapat diusulkan sebagai penerima program rumah subsidi.
Ia menjelaskan, program tersebut ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan rumah pertama. Menurutnya, warga yang masih tinggal bersama beberapa keluarga dalam satu rumah perlu menjadi perhatian pemerintah desa.
Tamsil menyebut angsuran rumah subsidi dapat mencapai sekitar Rp1,2 juta per bulan, dengan tenor 10 hingga 20 tahun, bergantung pada skema pembiayaan dan ketentuan program yang berlaku.
Ia menilai skema tersebut dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang selama ini mengeluarkan biaya sewa rumah dalam jumlah serupa.
Selain perumahan, Tamsil juga menyoroti peluang pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah yang memiliki potensi perikanan.
Menurutnya, fasilitas seperti pabrik es, SPBU atau SPBN, serta dermaga dapat membantu nelayan memenuhi kebutuhan operasional dan mempermudah aktivitas melaut.
“Nelayan kita bisa memperoleh keringanan untuk melaut dan mendapatkan solusi atas keluhan yang selama ini mereka hadapi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Tamsil turut menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya memiliki dampak ekonomi berantai bagi masyarakat.
Ia mengatakan, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja dan menciptakan pasar bagi produk pertanian, peternakan, serta perikanan lokal.
Kebutuhan telur, daging, ayam, ikan, dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG, menurutnya, dapat menjadi peluang bagi kelompok tani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha di desa.
Karena itu, ia mendorong pemerintah desa membangun ekosistem produksi yang saling terhubung agar kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari daerah sendiri.
Meski mendukung program tersebut, Tamsil mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya, terutama terkait tata kelola.
“Ada kelemahannya di lapangan, itu tata kelolanya. Ayo kita benahi, bukan konsep dasarnya yang salah,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa setiap dugaan penyimpangan harus ditangani secara objektif dan berdasarkan bukti, tanpa mengabaikan manfaat program bagi masyarakat.
Tamsil juga mengajak pemerintah desa memanfaatkan peluang bantuan di sektor pertanian dan peternakan.
Ia menyinggung bantuan alat dan mesin pertanian, bibit tanaman, serta dukungan pengembangan usaha peternakan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas.
Menurutnya, warga yang belum memiliki keterampilan dapat mengikuti pelatihan melalui penyuluh pertanian maupun peternakan yang bertugas di daerah.
Ia berharap kepala desa mampu mengidentifikasi potensi wilayahnya, mendata kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan, kemudian mengusulkan program sesuai kebutuhan.
Tamsil bahkan menyampaikan rencana untuk turun langsung mengunjungi desa-desa guna melihat program dan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.
“Saya akan datang di desa melihat Ibu Desa punya program apa di desanya,” katanya.
Ia berharap pendekatan tersebut dapat membantu menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan dukungan kementerian maupun lembaga terkait.
Dalam sambutannya, Tamsil juga menyampaikan peluang pengusulan pembangunan sumur bor untuk pesantren dan institusi keagamaan yang membutuhkan akses air bersih.
Ia menyebut adanya program pembangunan ribuan sumur bor serta jembatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Untuk mempercepat pelaksanaan, ia menyarankan agar usulan pembangunan sumur bor di wilayah berdekatan dihimpun dalam satu kelompok lokasi sehingga pengerjaannya lebih efisien.
Tamsil juga mengingatkan pemerintah desa agar tidak membiarkan kerusakan infrastruktur berlangsung tanpa tindak lanjut.
“Kalau ada jembatan yang rusak, jangan diam! Kabari kami!” serunya.
Menurutnya, infrastruktur yang memadai penting untuk memperlancar aktivitas masyarakat, memperkuat konektivitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi desa.
Selain membahas pembangunan ekonomi, Tamsil mengajak MUI dan institusi keagamaan memperkuat peran sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kegiatan keagamaan perlu diikuti tindakan nyata, terutama dalam membantu masyarakat miskin dan kelompok yang membutuhkan perhatian.
Tamsil mengutip kisah KH Ahmad Dahlan tentang Surah Al-Ma’un untuk menekankan pentingnya mengamalkan ajaran agama melalui kepedulian terhadap sesama.
Menurutnya, keberhasilan institusi keagamaan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“MUI harus tampil menjadi khairu ummah, menjadi umat terbaik. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesama,” tuturnya.
Ia berharap MUI di daerah dapat berkolaborasi dengan pemerintah desa, aparat keamanan, dan berbagai elemen masyarakat untuk mendorong program pemberdayaan yang produktif.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi yang Dirasakan Masyarakat
Tamsil juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semestinya hanya dilihat dari angka statistik, tetapi harus diukur melalui perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Ia menilai pembangunan desa perlu diarahkan pada peningkatan pendapatan, terbukanya kesempatan kerja, serta semakin mudahnya masyarakat mengakses kebutuhan dasar.
Menurutnya, berbagai program pemerintah akan memberikan dampak lebih besar apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat bergerak bersama.
Ia berharap kolaborasi tersebut mampu mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Jangan tanya apa manfaat orang lain ke kita, tapi tanya kepada diri kita: apa manfaat saya bagi orang lain?” ujar Tamsil.
Ia menutup sambutannya dengan mengajak seluruh pihak membuka ruang kolaborasi dan menyampaikan usulan masyarakat yang produktif agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan program yang tersedia.
