MAROS – Sejumlah persoalan mendasar di Kabupaten Maros kembali menjadi sorotan. Mulai dari krisis air bersih yang masih dialami masyarakat di wilayah utara, fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang membutuhkan perhatian, hingga ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di wilayah selatan.
Kondisi tersebut mendorong Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Indonesia (PP HPPMI) Maros mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan tanggung jawab serta fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Sekretaris Umum PP HPPMI Maros, Qadarusman. Ia menilai persoalan yang terjadi di sejumlah wilayah Maros membutuhkan penanganan serius, bukan sekadar pernyataan atau janji pembangunan.
“Ketika masyarakat di wilayah utara masih kesulitan mendapatkan air bersih, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang masih butuh perhatian lebih, dan wilayah selatan yang terus digerus aktivitas tambang, lantas apa yang dikerjakan pemerintah dan para wakil rakyat kita? Jangan sampai jabatan hanya menjadi simbol kekuasaan tanpa keberanian memperjuangkan masyarakat,” tegas Qadarusman.
Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD harus menunjukkan keberpihakan melalui kebijakan konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan narasi pembangunan, sementara persoalan dasar di lapangan belum terselesaikan.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah krisis air bersih di wilayah utara Maros. Masalah tersebut dinilai terus berulang setiap tahun dan membutuhkan skema penanganan jangka panjang agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan air ketika kesulitan mendapatkan pasokan.
Selain itu, kondisi fasilitas sosial dan fasilitas umum juga dinilai masih memerlukan perhatian serta pembenahan. Ketersediaan fasilitas yang layak menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas dan kebutuhan masyarakat.
Sementara di wilayah selatan, HPPMI menyoroti aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Ancaman kerusakan ekologis, terganggunya ruang hidup masyarakat, hingga potensi bencana lingkungan disebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan pihak terkait.
Qadarusman juga mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Maros terhadap berbagai persoalan tersebut. Menurutnya, lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan kebijakan daerah berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Ia menilai mandat yang diberikan rakyat kepada pemerintah dan DPRD harus disertai pertanggungjawaban terbuka kepada publik.
Atas kondisi tersebut, PP HPPMI Maros mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Maros dan DPRD. Evaluasi tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada capaian pembangunan fisik atau angka statistik, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan kelestarian lingkungan terlindungi.
“Maros membutuhkan kebijakan yang memberikan manfaat dan menjangkau seluruh wilayah, bukan sekadar angka pembangunan tapi tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan lingkungannya,” pungkas Qadarusman.
HPPMI Maros berharap pemerintah daerah dan DPRD segera merespons berbagai persoalan tersebut melalui langkah terukur, transparan, dan berkelanjutan sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Maros.















