MAROS – Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) Perumahan Bathara di Kabupaten Maros hingga kini belum terealisasi. Hingga 5 November 2026, PSU perumahan tersebut belum diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros.
Hal itu terungkap dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUTRPKPP) serta Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Maros.
Perwakilan Bidang Perumahan Dinas PUTRPKPP Maros, Iwan, menegaskan bahwa hingga saat ini lahan dan fasilitas di Perumahan Bathara belum menjadi aset pemerintah daerah karena belum ada penyerahan dari pihak pengembang.
“Status untuk Perumahan Bathara di Maros ini belum menjadi aset Pemkab Maros karena belum diserahkan,” ungkap Iwan saat ditemui, Kamis (5/11/2026).
Keterangan tersebut diperkuat Plt. Kepala Bidang Pengelolaan BMD BKAD Maros, Muhammad Kasim. Ia menyampaikan bahwa pihaknya belum pernah menerima surat maupun berita acara serah terima PSU dari pihak pengembang Perumahan Bathara.
“Terkait polemik yang terjadi di Perumahan Bathara, utamanya penyerahan PSU yang ada di perumahan tersebut, kami dari bidang aset belum menerima surat ataupun berita acara serah terima dari pihak perumahan ke Pemerintah Kabupaten Maros,” jelas Muhammad Kasim.
Menurutnya, penyerahan PSU harus dilakukan setelah pembangunan perumahan selesai sesuai dengan site plan dan spesifikasi yang telah ditentukan.
Sejumlah fasilitas yang perlu dipastikan dalam proses penyerahan tersebut antara lain jalan lingkungan, saluran irigasi atau drainase, rumah ibadah, serta lahan yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).
Kasim juga menyoroti pentingnya kejelasan alokasi ruang terbuka hijau dalam kawasan perumahan. Ia menyebutkan adanya ketentuan mengenai penyediaan RTH sebesar 40 persen yang perlu diperjelas lokasi dan peruntukannya.
“RTH-nya 40 persen, tolong ditunjukkan yang mana. Begitu juga ruang PSU-nya, masjid, sarana jalanan dan irigasinya. Itu memang belum kami terima penyerahannya sampai sekarang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muhammad Kasim menjelaskan bahwa penyerahan PSU perumahan kepada pemerintah daerah telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Regulasi tersebut diundangkan pada 25 Juni 2026 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Kehadiran aturan ini sekaligus mencabut dan menggantikan Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 yang sebelumnya mengatur pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah.
Dengan adanya regulasi tersebut, penyerahan PSU bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian pengelolaan aset dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap fasilitas lingkungan perumahan.















