JAKARTA — Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) meluncurkan platform pemantauan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bernama MBG Lens, Senin (1/6/2026). Bersamaan dengan peluncuran tersebut, LIRA mempublikasikan hasil penelitian yang menunjukkan masih terjadinya ketimpangan distribusi layanan MBG di wilayah tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia.
Peneliti LIRA, Ibmar, menjelaskan bahwa salah satu indikator utama pelaksanaan program MBG adalah keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, hasil pemetaan yang dilakukan menunjukkan sebagian besar wilayah tertinggal dan sangat tertinggal belum memiliki fasilitas tersebut.
“Dari 574 kecamatan yang masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal, sebanyak 521 kecamatan atau sekitar 90,8 persen belum memiliki satu pun titik SPPG. Ada semacam kesenjangan yang cukup lebar antara target universal program dan kapasitas layanan yang tersedia di lapangan,” kata Ibmar.
Menurutnya, wilayah dengan tingkat kerentanan pembangunan yang lebih tinggi justru belum memperoleh perhatian yang proporsional dalam distribusi layanan program MBG.
Data penelitian LIRA menunjukkan bahwa dari 18 kabupaten berstatus sangat tertinggal, hanya terdapat sembilan titik SPPG. Sementara pada 12 kabupaten berstatus tertinggal ditemukan 68 titik SPPG, namun penyebarannya masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Ibmar menilai pola tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap layanan MBG belum sepenuhnya ditentukan oleh tingkat kebutuhan masyarakat.
“Wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan tantangan pembangunan paling besar justru menjadi wilayah yang paling sedikit memperoleh layanan. Sebaliknya, daerah yang relatif lebih siap secara administratif dan infrastruktur cenderung lebih mudah mendapatkan akses,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden LIRA, Andi Syafrani, mengatakan temuan tersebut menjadi catatan penting dalam pelaksanaan program MBG yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Menurut Andi, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah layanan yang tersedia, tetapi juga dari kemampuannya menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“MBG dibangun di atas semangat keadilan sosial. Karena itu, daerah tertinggal dan sangat tertinggal semestinya menjadi perhatian utama dalam pengembangan layanan,” katanya.
Ia menambahkan, apabila sebagian besar wilayah tertinggal belum memiliki akses terhadap SPPG, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap arah dan prioritas implementasi program.
“Program publik pada dasarnya hadir untuk menjangkau kelompok yang sulit dijangkau. Apabila distribusi layanan lebih banyak mengikuti kesiapan infrastruktur daripada tingkat kebutuhan masyarakat, maka kelompok yang paling rentan berpotensi terus tertinggal,” ujarnya.
Peluncuran MBG Lens turut dihadiri Sekretaris Kabinet LIRA sekaligus Koordinator Nasional MBG Lens, Asep Rohmatullah, serta Wakil Presiden LIRA, Ali Irfani.
Melalui platform tersebut, LIRA berharap pemantauan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat dilakukan secara lebih terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan guna memastikan pemerataan akses layanan bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal dan sangat tertinggal.
