Jakarta – Mantan pengurus pusat KBPP Polri, Syukri Achmad, mendesak Kapolri selaku Dewan Pembina untuk turun tangan menyelesaikan dualisme kepemimpinan yang terjadi di tubuh organisasi KBPP Polri pasca penundaan Musyawarah Nasional (Munas) VI oleh Ketua Umum Dr. Evita Nursanti di Hotel Luwansa, Jakarta Selatan.
Syukri menilai kondisi organisasi KBPP Polri saat ini sudah tidak sehat akibat munculnya dua kubu yang saling mengklaim kepemimpinan, yakni kubu petahana Dr. Evita Nursanti dan kubu Bimo setelah penundaan Munas selama enam bulan ke depan.
“Sebagai organisasi yang telah berdiri selama 23 tahun, kondisi perpecahan seperti ini sangat disayangkan terjadi di tubuh KBPP Polri,” ujar Syukri dalam keterangannya, Senin (18/5).
Menurut dia, persoalan yang muncul seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KBPP Polri.
Ia menjelaskan, keputusan penundaan Munas oleh ketua umum dilakukan sebagai langkah penyelamatan organisasi agar komunikasi yang sempat tersumbat antar pihak dapat kembali dibangun.
Syukri berharap Dewan Pembina maupun Kakorbinmas Mabes Polri dapat mengambil peran aktif untuk mempertemukan kedua pihak yang masih saling mengklaim kepemimpinan, baik kubu petahana maupun kubu Bimo yang disebut mendapat dukungan dari 24 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh Indonesia.
“Diharapkan Dewan Pembina atau Kakorbinmas Mabes Polri bisa mengurai persoalan dualisme kepemimpinan ini agar tidak berlarut-larut dan roda organisasi dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Ia juga berharap penyelesaian konflik internal tersebut dapat membuka jalan bagi pelaksanaan Munas Luar Biasa (Munaslub) VI secara kondusif dan penuh semangat kekeluargaan.
